Penyaringan Calon Berlangsung Sangat Ketat

TAK ada yang menyangka sebelumnya, pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara bakal diikuti lima pasangan calon. Tak ada pula yang menduga, proses pencalonan berlangsung sangat menegangkan meski akhirnya tanpa ada satu letupan konflik pun.

Pilkada Sumut diikuti oleh pasangan Ali Umri-Maratua Simanjuntak, Tritamtomo-Benny Pasaribu, RE Siahaan-Suherdi, Abdul Wahab Dalimunthe-Muhammad Syafii, dan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho. Cerita di balik penentuan kelima pasangan ini berlangsung penuh ketegangan dan memakan korban.

Berlangsung menegangkan karena hingga batas akhir masa pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut) tanggal 24 Januari pukul 24.00 silam, masih ada beberapa partai politik yang belum menentukan calon yang diusungnya. Kecuali Partai Golkar yang sejak lama memutuskan Wali Kota Binjai yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumut Ali Umri sebagai calon gubernur. Itu pun Umri masih belum memutuskan siapa pendampingnya hingga sehari sebelum batas pendaftaran berakhir.

Calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDI-P, Tritamtomo-Benny Pasaribu, bahkan didaftarkan 15 menit sebelum batas waktu pendaftaran berakhir (pukul 23.45). Saat duduk menghadap petugas pendaftaran KPU Sumut, Benny masih sendirian. Tritamtomo yang jadi pasangannya masih berada di ruangan lain di Kantor KPU Sumut. Saat ditanya apakah dia mendaftar sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, Benny menggeleng sambil menjawab lirih, ”Saya masih belum tahu.”

Cerita pendaftaran pasangan Tritamtomo-Benny hanya sepenggal kisah begitu sulitnya partai politik (parpol) menentukan siapa pilihan yang diusung untuk memimpin Sumut.

Dari hasil pemilu legislatif tahun 2004 di Sumut, hanya dua parpol yang berhak mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur tanpa berkoalisi dengan parpol lain, yakni Partai Golkar dan PDI-P. Parpol lain yang memiliki kursi di DPRD Sumut, seperti Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Bulan Bintang (PBB), hingga parpol kecil yang hanya memiliki satu kursi, antara lain Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), Partai Pelopor, Partai Patriot Pancasila, Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) harus berkoalisi satu sama lain, termasuk dengan parpol yang tak memiliki kursi di DPRD Sumut.

Partai Golkar yang menang pemilu legislatif tahun 2004 sejak awal tegas mengusung Umri. Kader lain yang cukup menonjol di Partai Golkar, seperti Ketua DPRD Sumut Abdul Wahab Dalimunthe, Bupati Langkat Syamsul Arifin, hingga Dirut Bank Sumut Gus Irawan Pasaribu, terpaksa harus ”dijegal” untuk memuluskan jalan Umri sebagai calon gubernur.

PDI-P yang juga bisa mengusung calon gubernur tanpa berkoalisi dengan parpol lain memunculkan beberapa nama. Dari Gubernur Sumut yang juga Ketua DPD PDI-P Sumut Rudolf Pardede, mantan Pangdam Bukit Barisan Tritamtomo, mantan Kejati Sumut Chairuman Harahap, mantan Ketua Komisi IX DPR RI Benny Pasaribu, hingga bekas Bupati Belitung Timur Basuki Tjahaja Purnama.

Di luar pertarungan Partai Golkar dan PDI-P, sebelum masa pendaftaran banyak bermunculan istilah koalisi, salah satu yang tampaknya solid adalah koalisi parpol Islam seperti PPP, PBB, PKS, PBR, dan PAN. Koalisi ini yang sempat dilirik Partai Golkar.

Tanpa ada nama yang mengerucut hingga beberapa hari terakhir sebelum batas akhir pendaftaran, membuat Partai Golkar yang sudah punya Umri menawarkan alternatif koalisi dengan kelima parpol Islam. Tanggal 21 Januari malam atau hanya tiga hari sebelum batas akhir pendaftaran, pimpinan kelima parpol Islam ditambah Partai Demokrat diundang di kediaman Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Pimpinan kelima parpol Islam yang datang waktu itu antara lain Bachtiar Chamsyah (PPP), Zulkifli Hasan (PAN), MS Kaban (PBB), dan Bursah Syarnubi (PBR).

Kalla ketika itu menawarkan Umri sebagai calon gubernur, sementara wakil gubernur dari koalisi kelima parpol. Sayangnya, kelima parpol Islam ini menolak figur Umri sehingga pertemuan malam itu tak menghasilkan kesepakatan apa pun.

Sebenarnya jika ajakan Partai Golkar diterima koalisi kelima parpol Islam plus Partai Demokrat, pemilihan gubernur Sumut akan diwarnai pertarungan dua kekuatan besar. PDI-P di satu pihak dengan Partai Golkar plus koalisi parpol Islam ditambah Partai Demokrat di pihak lain. Sisanya, kalaupun ada, bakal diisi calon gubernur yang diusung parpol kecil, baik yang memiliki kursi di DPRD maupun yang tidak.

Dari cerita beberapa pengurus parpol Islam, sebenarnya saat itu mereka menawarkan nama Chairuman. Apalagi, Chairuman sempat menjadi calon gubernur yang diusung Partai Golkar dalam pemilihan gubernur tahun 2004. Namun, entah mengapa, nama Chairuman kemudian tenggelam. Chairuman ketika itu justru getol melobi PDI-P.

Di luar pertarungan parpol memunculkan calon yang diusungnya, banyak tokoh publik yang juga bernafsu memimpin Sumut mulai melakukan sosialisasi, baik lewat pemasangan spanduk hingga menggelar kegiatan sosial seperti Bupati Labuhan Batu HT Milwan, Wali Kota Pematang Siantar RE Siahaan, hingga Asisten Personel KSAL Laksamana Muda Herry Wijaya Marzuki. Mereka mulai bergerilya ke berbagai parpol untuk mendapatkan ”perahu” dalam pencalonan.

Gayung pun bersambut, parpol-parpol mulai melakukan penyaringan. Ada yang menggelar jajak pendapat, ada yang mencoba membuat survei. Selain tokoh publik yang coba didekati, pengurus parpol pun mencoba menawarkan diri menjadi pasangan mereka sembari menyodorkan partainya sebagai ”perahu”.

Ketua DPD PAN Sumut Kamaluddin Harahap mencoba mendekati Umri. Ketua DPP PPP Hasrul Azwar mencoba meminang Syamsul dan menyodorkan PPP sebagai perahu untuk bupati Langkat itu. Wakil Ketua Umum PBR Muhammad Syafii dari awal mengampanyekan dirinya sebagai calon wakil gubernur untuk siapa pun tokoh yang mau menggandeng PBR.

Dari sinilah koalisi Islam mulai pecah. Mereka tak lagi sepakat menggandeng satu paket nama. PKS yang sempat menawarkan ide standardisasi tokoh yang akan diusung koalisi parpol Islam tak lagi diperhatikan usulannya. PKS pun akhirnya menyaring sendiri calon gubernur pilihan mereka.

Di luar koalisi parpol Islam, Partai Demokrat juga mencari sendiri calon gubernur pilihannya. PDI-P menyodorkan enam nama (Rudolf, Tritamtomo, Chairuman, Benny, Basuki, dan Wakil KSAD Letjen Cornel Simbolon), untuk ditentukan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Yang mengejutkan adalah RE Siahaan yang sejak awal menggandeng Ketua Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatera) Sumut Suherdi ternyata sudah sejak lama mendekati parpol kecil. Kabarnya RE Siahaan sejak tahun 2006 sudah melakukan pendekatan pada parpol-parpol kecil. Pasangan ini akhirnya berhasil mendapatkan perahu dari koalisi parpol kecil yang dimotori PDS.

Hingga tanggal 24 Januari, selain Umri, calon lain yang sudah pasti mendapat perahu adalah RE Siahaan dan Syamsul. Umri yang tak laku dijual di kalangan koalisi parpol Islam dan Partai Demokrat terpaksa berjudi memilih Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut Maratua Simanjuntak sebagai wakilnya. Umri pun cukup berani dengan mendaftarkan diri pada tanggal 24 Januari pagi sehingga pasangan ini tercatat sebagai pendaftar pertama secara resmi di KPU Sumut.

RE Siahaan yang dari awal berpasangan dengan Suherdi mendaftar berikutnya setelah memastikan dukungan dari parpol-parpol kecil hingga memenuhi syarat dukungan pencalonan. Syamsul yang telah mendapat perahu masih belum menentukan pilihan pendamping hingga pukul 18.00 hari itu. Calon Syamsul didapat setelah PPP dengan rela sepakat memilih Ketua DPW PKS Sumut Gatot Pujo Nugroho sebagai calon wakil gubernur mendampingi Syamsul.

Kerelaan PPP ini menjadi catatan karena kalau mempertimbangkan fatsoen politik mestinya mereka yang berhak mengajukan wakil gubernur. Dari seluruh parpol yang mengusung Syamsul, PPP merupakan parpol dengan jumlah kursi terbanyak. Menurut Ketua DPW PPP Sumut Fadly Nurzal, kerelaan PPP didasari atas strategi pemenangan dalam pemilihan gubernur.

Kejutan juga terjadi saat Wahab pada 23 Januari sama sekali belum mendapatkan dukungan satu parpol pun. Namun, semuanya berubah pada tanggal 24 Januari ketika Partai Demokrat memilih Wahab setelah berkoalisi dengan PBR yang mengusung Syafii. Pilihan Partai Demokrat jatuh ke Wahab konon karena pendekatan yang dilakukan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung kepada petinggi Partai Demokrat, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wahab yang juga mantan Ketua Umum DPD Partai Golkar Sumut adalah orang dekat Akbar Tandjung. Dukungan dari Akbar Tandjung ini juga diakui Wahab.

Koalisi Partai Demokrat dan PBR kemudian bertambah dengan masuknya PAN yang gagal mengusung satu tokoh pun untuk jadi pasangan mereka dalam pertarungan memperebutkan jabatan gubernur. PAN mendukung Wahab-Syafii di saat-saat terakhir pendaftaran. Kegagalan PAN mengusung tokoh tersendiri terjadi akibat konflik internal. Kamaluddin yang mencoba mendekati Umri dan Partai Golkar tak disetujui pengurus DPW PAN Sumut lainnya.

Ketegangan penentuan calon gubernur dari PDI-P seperti yang diceritakan pada awal tulisan menjadi klimaks proses pencalonan. Menurut Rudolf, hingga pukul 22.00 tanggal 24 Januari, sebagai Ketua DPD PDI-P Sumut dia belum diberi tahu siapa calon yang direstui DPP PDI-P.

Rudolf yang juga berambisi kembali menjadi gubernur kemudian mendatangi Kantor KPU Sumatera Utara. Rudolf merasa harus datang karena dia juga merupakan salah satu calon yang ditawarkan ke DPP PDI-P.

Ketegangan sempat terjadi karena DPP PDI-P memutuskan melengserkan Rudolf sebagai Ketua DPD PDI-P Sumut dan digantikan dengan Panda Nababan sebagai Pelaksana Harian Ketua DPD PDI-P Sumut. Rudolf yang datang dengan ratusan pendukungnya akhirnya harus pulang ke rumah membawa kekecewaan dengan ketetapan DPP PDI-P ini.

Pelengseran Rudolf kemudian memuluskan jalan bagi Tritamtomo maju sebagai calon gubernur dari PDI-P. Rudolf yang terpukul dengan keputusan ini pun akhirnya berketetapan, dia tak akan mendukung pasangan ini meski dirinya masih merasa sebagai kader PDI-P.

Skenario pertarungan dua kekuatan besar, PDI-P di satu sisi dengan Partai Golkar plus koalisi parpol Islam dan Partai Demokrat di sisi lainnya, akhirnya tak terjadi. Lima pasangan calon dengan dukungan berbagai parpol seolah memberi warna, inilah Sumatera Utara, wilayah paling beragam di Indonesia selain Jakarta. (Kharudin)